Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, Pancasila merupakan fondasi utama yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia menyebut terdapat tiga persoalan utama yang membuat nilai Pancasila belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Tantangan pertama adalah kesenjangan ekonomi. Firman menilai sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, belum sepenuhnya terwujud. Petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga pendidik masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Tantangan kedua adalah polarisasi identitas. Menurut Firman, sila ketiga tentang Persatuan Indonesia saat ini menghadapi ujian berat akibat perkembangan teknologi informasi, penyebaran hoaks, serta maraknya politik identitas di ruang digital dan media sosial.
Sementara tantangan ketiga adalah lemahnya keteladanan dari para pemimpin. Ia menegaskan bahwa penerapan sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, harus dimulai dari para pejabat, elite pemerintahan, serta tokoh masyarakat.
Sebagai upaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, Firman mengusulkan tiga program konkret yang dapat dijalankan di tengah masyarakat.
Program pertama adalah “Satu Desa Satu Pancasila”, yakni kegiatan diskusi rutin di tingkat desa dan kelurahan untuk membahas berbagai persoalan lokal dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila.
Program kedua adalah “Koperasi Merah Putih”, yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong sehingga prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata.
Adapun program ketiga adalah “Sumpah Digital Beradab”, sebuah gerakan literasi digital yang mendorong masyarakat untuk menolak ujaran kebencian, melawan hoaks, serta memperkuat nilai kemanusiaan dan persatuan di ruang digital.
“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan. Dari warung, sawah, pabrik, sampai kantor pemerintah, kalau negara hadir untuk rakyat kecil, Pancasila akan hidup dengan sendirinya,” kata Firman.
Selain itu, Firman juga mengusulkan agar pembacaan teks Pancasila dilakukan secara rutin di seluruh sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan tersebut dapat disertai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Ia menilai kebiasaan serupa juga dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Dengan langkah tersebut, nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat lebih mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Dengan cara itu, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Firman.
