Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional terus dibenahi pemerintah guna memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), berbagai langkah evaluasi dan perbaikan tata kelola mulai dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini dengan menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Selain memperbaiki status gizi masyarakat, program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia.
Meski demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan sehingga pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan di lapangan.
Sudaryono Fokus Benahi Tata Kelola MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Usai dilantik menggantikan Naniek S Deyang, Sudaryono langsung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan, distribusi, hingga keamanan makanan yang diterima masyarakat.
Menurutnya, program dengan cakupan nasional tersebut membutuhkan tata kelola yang disiplin, terukur, dan diawasi secara ketat karena melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar, ribuan penyedia makanan, serta jutaan penerima manfaat.
Empat Langkah Pembenahan Program MBG
Dalam proses evaluasi, BGN menetapkan sejumlah prioritas pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Langkah pertama adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Gizi Nasional, hingga kualitas makanan yang disalurkan.
Kedua, memperketat sistem pengawasan distribusi makanan agar seluruh penerima memperoleh makanan dalam kondisi layak, aman, dan tepat waktu.
Ketiga, meningkatkan disiplin pelaksanaan melalui penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga penyajian makanan.
Keempat, memperkuat tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, serta seluruh mitra pelaksana guna menghindari tumpang tindih kebijakan maupun hambatan di lapangan.
833 Dapur MBG Dievaluasi
Sebagai bagian dari pembenahan, Sudaryono melakukan evaluasi terhadap operasional 833 SPPG atau dapur MBG yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 dapur berada di wilayah 1, 311 dapur di wilayah 2, serta 424 dapur di wilayah 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Selain itu, BGN juga mengambil tindakan terhadap sumber daya manusia dengan memberhentikan sebanyak 261 pegawai sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin internal.
BGN Larang Penggunaan Barang Bersubsidi
Dalam upaya memperkuat tata kelola program, BGN juga menerapkan kebijakan baru yang melarang penggunaan barang bersubsidi di seluruh dapur MBG.
Kebijakan tersebut bertujuan agar penggunaan anggaran dan sumber daya dalam program berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Selain itu, BGN menetapkan empat fokus utama dalam penataan internal, yakni penegakan disiplin pegawai, evaluasi berkala terhadap tenaga pelaksana, penguatan sistem pengawasan berlapis, serta pencegahan berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Pengawasan akan dilakukan secara lebih transparan dan didukung sistem pemantauan yang lebih terintegrasi guna meminimalkan potensi kebocoran anggaran maupun pelanggaran prosedur.
Empat Tujuan Utama Pembenahan MBG
Pemerintah menargetkan pembenahan tata kelola MBG mampu menghasilkan pelaksanaan program yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Empat tujuan utama yang ingin dicapai meliputi:
- Menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diterima pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai standar gizi dan keamanan pangan.
- Memastikan penggunaan anggaran negara lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem yang semakin terdigitalisasi.
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar distribusi bantuan gizi berjalan lebih cepat, efisien, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
- Menjaga keberlanjutan Program MBG sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah berharap momentum pergantian kepemimpinan di BGN menjadi titik awal penguatan fondasi Program Makan Bergizi Gratis sehingga dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
