Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah paling rasional dan efektif untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, PDIP belum berencana mengajukan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Andreas mengatakan komunikasi antaranggota Fraksi PDIP masih berlangsung dan pihaknya akan melihat perkembangan dinamika dalam rapat tersebut.
Andreas menilai persoalan ijazah Gibran perlu ditindaklanjuti DPR setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, mekanisme yang ditempuh harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar.
