Partai NasDem melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta mendorong pembentukan daerah pemilihan (dapil) khusus untuk Kepulauan Seribu dalam penataan dapil Pemilu 2029. Usulan ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas representasi politik warga kepulauan.
Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai pembentukan dapil di Jakarta saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip yang diatur dalam undang-undang pemilu.
“Faktanya, hampir semua dapil di Jakarta masih menyisakan persoalan. Ini harus kita akui secara objektif sebagai bahan evaluasi bersama,” ujar Wibi, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, penggabungan wilayah Kepulauan Seribu dengan beberapa kecamatan di Jakarta seperti Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading (Cikoding) dinilai tidak memenuhi prinsip kohesivitas dan kesamaan cakupan wilayah.
Wibi menilai karakter wilayah daratan urban dan kepulauan memiliki kebutuhan serta persoalan yang berbeda, sehingga tidak ideal disatukan dalam satu dapil. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan akses representasi politik bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
NasDem berpandangan bahwa pembentukan dapil khusus dapat menjadi solusi yang lebih adil, meskipun berpotensi memerlukan penyesuaian pada prinsip proporsionalitas.
“Kalau kita bentuk dapil khusus Kepulauan Seribu, memang mungkin ada kompromi pada prinsip kesetaraan nilai suara. Tapi prinsip lain seperti kohesivitas dan integralitas wilayah bisa terpenuhi,” jelasnya.
Selain memperkuat keterwakilan, dapil khusus juga diyakini dapat meningkatkan efektivitas penyaluran aspirasi serta menciptakan kompetisi politik yang lebih adil bagi masyarakat lokal.
Untuk itu, NasDem mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemangku kepentingan lainnya membuka ruang evaluasi penataan dapil secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan wilayah dengan karakteristik khusus seperti Kepulauan Seribu.
“Jangan sampai desain dapil justru menjauhkan rakyat dari wakilnya. Kepulauan Seribu butuh representasi yang benar-benar mewakili mereka,” tegas Wibi.
