Sumatra Barat Perkirakan Kebutuhan Rp21,44 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp21,44 triliun untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 16 kabupaten dan kota pada akhir November 2025. Angka tersebut mencerminkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh di wilayah terdampak.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa total kebutuhan pascabencana tersebut akan dipenuhi secara bertahap dan terencana agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi di Kota Padang, Jumat, 16 Januari 2026.

Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan kewenangan pemerintahan, kebutuhan anggaran pascabencana dibagi ke dalam tiga tingkatan. Pemerintah pusat menanggung porsi sebesar Rp7,65 triliun atau sekitar 37,51 persen dari total kebutuhan. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memiliki kewenangan sebesar Rp3,36 triliun atau 15,69 persen, sementara pemerintah kabupaten dan kota menanggung porsi terbesar yakni Rp10,42 triliun atau 48,60 persen.

Menurut Mahyeldi, pembagian tersebut mencerminkan peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatra Barat. Sinergi antarpemerintah dinilai menjadi kunci agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung optimal.

Dari sisi sektoral, kebutuhan terbesar dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur dengan nilai mencapai Rp17,06 triliun. Sektor permukiman membutuhkan anggaran Rp1,44 triliun, sektor ekonomi Rp1,10 triliun, kebutuhan lintas sektor Rp1,19 triliun, serta sektor sosial sebesar Rp0,64 triliun.

Mahyeldi menegaskan bahwa data kebutuhan tersebut memberikan gambaran utuh mengenai skala pemulihan pascabencana, baik dari sisi total anggaran, kewenangan, maupun sektor prioritas. Pemerintah provinsi bersama para bupati dan wali kota terus berupaya mempercepat proses pemulihan guna menekan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Ia menambahkan, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan tepat sasaran agar kehidupan masyarakat Sumatra Barat dapat kembali pulih secara berkelanjutan.

Dikutip dari metrotvnews.com