Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyampaikan refleksi awal tahun 2026 terkait kondisi dan arah kebijakan sektor pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global dan regional yang semakin kompleks. Ia menilai sepanjang tahun 2025, perkembangan lingkungan strategis berlangsung sangat dinamis dan patut menjadi perhatian serius pemerintah.
Di kawasan Asia Tenggara, TB Hasanuddin menyoroti konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja akibat sengketa perbatasan yang menunjukkan eskalasi mengkhawatirkan. Sementara itu, pada tingkat global, dunia dikejutkan oleh tindakan Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan membawanya ke Amerika Serikat pada awal 2026.
“Peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tatanan dunia internasional, khususnya terkait kepatuhan terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara,” ujar TB Hasanuddin, Selasa, 13 Januari 2026.
Menurutnya, situasi global itu seharusnya menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk menilai sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan ancaman, khususnya dari sisi penguatan pertahanan negara.
Sepanjang tahun 2025, TB Hasanuddin mencatat terdapat dua isu menonjol dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Isu pertama adalah dinamika pengadaan alat utama sistem persenjataan yang dinilainya terkesan sporadis, kurang terencana, dan berpotensi menimbulkan beban fiskal besar. Pemerintah diketahui telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dan KAAN dari Turki. Dalam waktu berdekatan, pemerintah juga menyatakan ketertarikan untuk membeli jet tempur J-10 dari China, serta mengaktifkan kembali kontrak program jet tempur KF-21 yang sebelumnya sempat tertunda cukup lama.
“Akuisisi alutsista dari berbagai negara dengan sistem yang berbeda-beda ini berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam hal interoperabilitas, efektivitas operasional, dan efisiensi biaya pemeliharaan,” kata TB Hasanuddin.
Selain itu, pada September 2025 pemerintah juga menjajaki pengadaan kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Ia mengingatkan bahwa pengadaan alutsista berusia tua berisiko menimbulkan biaya tambahan untuk restorasi serta memiliki keterbatasan masa operasional.
Isu kedua yang disorot TB Hasanuddin adalah pergeseran postur pertahanan negara melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang memuat kompi-kompi non-tempur, seperti bidang peternakan, perikanan, dan pertanian. Menurutnya, urgensi pembentukan satuan-satuan tersebut perlu dipertanyakan.
“Mengapa harus dibentuk kompi-kompi dengan bidang non-tempur? Bukankah tugas perbantuan kepada pemerintah sipil sudah diatur dalam Undang-Undang TNI?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya kekhawatiran serius terhadap dampak pergeseran fungsi dan struktur satuan non-tempur terhadap kesiapsiagaan prajurit dalam menjalankan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara.
Berkaca dari dua persoalan tersebut, TB Hasanuddin menegaskan bahwa keberadaan buku biru atau dokumen kebijakan umum strategi pertahanan negara menjadi sangat mendesak dan harus menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun 2026.
Dokumen strategis tersebut, lanjutnya, harus memuat secara jelas hakikat ancaman, standar penangkalan, kebutuhan anggaran, serta proyeksi postur pertahanan negara ke depan. Ia menilai, tanpa strategi pertahanan yang komprehensif dan terukur, pembangunan kekuatan pertahanan berisiko kehilangan arah, minim akuntabilitas, dan dapat melemahkan kemampuan Indonesia dalam menangkal ancaman militer asing di tengah situasi global yang semakin kritis.
Dikutip dari RRI.co.id
