PPHN Bisa Diterapkan Tanpa Amendemen, MPR Pertimbangkan Tap MPR dan UU
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuka opsi penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui Tap MPR, undang-undang, maupun amendemen Undang-Undang Dasar (UUD)…
Category: Politik
DPR: Peringatan Dini Bencana BMKG Harus Merata Hingga ke Desa-desa
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan efektivitas penyampaian peringatan dini bencana agar…
PDI Perjuangan Aceh Perkuat Respons Cepat, Ketua DPD Pantau Langsung Penanganan Bencana
Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh memicu gerak cepat dan mobilisasi kemanusiaan dari PDI Perjuangan. Dewan Pimpinan…
Penguatan Kewenangan DKPP Jadi Fokus Komisi II DPR pada Revisi UU Pemilu
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong penguatan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam penegakan etik…
Pilkada Lewat DPRD Masuk Agenda Pembahasan DPR pada RUU Pemilu 2026
Komisi II DPR RI menyatakan kesiapan untuk membahas usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang…
PDIP Tekankan Penguatan Agenda Politik Lingkungan di Jawa Barat
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya politik lingkungan sebagai prioritas partai. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka…
Dorong Evaluasi, Politikus PKB: Menhut Harus Mundur Bila Tak Maksimal
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya sebagai…
Aspirasi Soal DBH, DPR Berkomitmen Bela Kepentingan Kalimantan Timur
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XII menerima audiensi resmi Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim)…
DPR: Banjir dan Longsor di Sumatera Sudah Layak Dinobatkan Sebagai Bencana Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus (HBA), mendorong pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir dan tanah longsor yang…
TPAS Galuga Disorot, DPRD Bogor Dorong Pengawasan dan Sanksi Tegas
DPRD Bogor menekankan perlunya transparansi dan penguatan aspek penegakan hukum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah…