Komisi III DPR RI meminta Polri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Khusus Komisi III bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan penanganan perkara harus dilakukan secara profesional. Legislator juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan penghilangan data elektronik.
Komisi III turut meminta Kapolri mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Menurut Habiburokhman, kasus ini bukan sekadar penyadapan biasa sehingga dugaan tindak pidana makar perlu didalami.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus tersebut. Kepolisian juga menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana lain yang perlu dibuktikan secara terpisah.
Suyudi menegaskan dugaan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Polri tengah menelusuri pihak yang diduga memberikan perintah, motif penyadapan, serta personel yang mengetahui kegiatan tersebut.
Kapolri juga menekankan bahwa temuan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar.
